Pemprov Sulbar Genjot Pengentasan Kemiskinan, Wagub JSM Temui Kemensos di Jakarta

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) menunjukkan keseriusan dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Langkah konkret ditunjukkan dengan audiensi Wakil Gubernur Salim S. Mengga bersama Kementerian Sosial di Jakarta. Senin (05/05/2025).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Pemprov Sulbar, Wahab Hasan Sulur, Wagub Salim S. Mengga memaparkan secara detail kondisi terkini kemiskinan di Sulbar.

Data perbandingan tingkat kemiskinan di seluruh Pulau Sulawesi periode Maret 2023 hingga Maret 2024 turut disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif.

Berdasarkan data yang dipaparkan, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat pada Maret 2024 tercatat sebesar 11,21 persen.

Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,28 persen dibandingkan Maret 2023. Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut turun sebanyak 1,95 ribu jiwa, dari 164,14 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 162,19 ribu jiwa pada Maret 2024.

Lebih lanjut, Salim S. Mengga mengungkapkan data kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2024, berada di angka 1,46 persen atau setara dengan 12,54 ribu jiwa.

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemprov Sulbar memaparkan sejumlah program prioritas.

Salah satu program unggulan adalah bantuan tunai langsung yang menyasar 5.022 kepala keluarga (KK) dengan total anggaran mencapai Rp10,044 miliar. Setiap KK penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2 juta.

Kriteria penerima bantuan ini ditetapkan secara ketat, meliputi rumah tangga yang terdata dalam P3KE Desil 1 persentil 1–4, bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/sembako, tidak termasuk pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTSEN).

Selain program bantuan tunai, Pemprov Sulbar juga mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Program-program tersebut meliputi bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perorangan, bantuan dan bimbingan sosial bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, gelandangan dan pengemis, anak terlantar, pekerja migran, dan lainnya).

Serta bantuan dan bimbingan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan veteran.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Salim S. Mengga menyampaikan harapan besar agar Kementerian Sosial dapat memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang telah dirancang oleh Pemprov Sulbar dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat.

“Program yang kami paparkan ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang signifikan sekaligus membekali keterampilan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mandiri dalam meningkatkan taraf hidup,” tegas Salim S. Mengga.

Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar untuk terus mendukung dan bersinergi erat dengan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan berbagai program sosial di wilayahnya. (*)