Refleksi Gerakan Aksi Massa di Mamuju : Perlukah Membangun Partai Alternatif ?

Oleh Refli Sakti Sanjaya, Sekretaris Umum PC PMII Mamuju

Editor Tim Redaksi

Refli Sakti Sanjaya, Sekretaris Umum PC PMII Mamuju, saat melangsungkan Aksi di Mamuju. (Dok. Onet analysis.id)

Sebuah Pemahaman tentang Gerakan Aksi Massa

 

Gerakan Aksi Massa tidaklah dipahami sebagai bentuk perilaku
“kurang ajar” apalagi upaya perilaku “makar” terhadap pemerintah (baca :
pengurus negara), karena pada prinsipnya gerakan aksi massa yang dibangun,
seperti kita lihat bukanlah kegiatan yang tiba-tiba muncul begitu saja, ibarat
buah apel yang jatuh langsung turun dari langit, Artinya gerakan aksi massa
terbangun melalui proses kegiatan yang bertahap.

 

Gerakan itu tidak terlepas dari tahap diskusi, kajian, riset,
konsolidasi, , musyawarah teknis, mobilisasi massa sampai melangsungkan
aksi-kampanye terkait issu pilihan yang ingin disuarakan. Terlepas dari itu apa
yang menjadi issu pilihan untuk disuarakan, gerakan aksi massa di satu sisi
harus dipahami sebagai wujud dari kesadaran kritis publik terhadap respons
situasi dan kondisi yang sementara berlangsung di tengah kehidupannya, di sisi
lain gerakan aksi massa juga harus dipahami sebagai wujud partisipasi politik
dari publik terhadap keberlangsungan negara.

 

Negara yang masyarakatnya mempunyai kesadaran kritis dengan bukti
berpartisipasi dalam setiap proses berlangsungnya negara adalah kategori negara
demokrasi yang sehat, jika sebaliknya demikian maka termasuk kategori negara
demokrasi yang sedang sakit atau tidak sehat. Kita harus memahami bahwa, negara
Indonesia adalah negara demokrasi, itu berarti bahwa setiap masyarakat (baca :
publik/rakyat banyak) wajib terlibat dalam proses berlangsungnya negara, mulai
dari perencanaan, penyusunan, pengawasan, serta pengambilan keputusan tentang
bagaimana seharusnya negara ini berjalan. Karena negara demokrasi seperti
Indonesia memosisikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bahkan
dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945.

 

Dalam proses Gerakan Aksi Massa juga, jangan dipahami sebagai
kegiatan yang hanya berujung membuat terjadinya kericuhan di muka publik.
Percayalah tidak ada satu pun Gerakan aksi massa yang dibangun murni untuk
tujuan membuat kericuhan di muka publik seperti halnya hanya ingin tawuran.
Jika dalam proses parlemen jalanan atau (Aksi) dilapangan, sempat terjadi
bentrok dengan aparat keamanan atau pemerintah itu sejatinya harus dipahami
dengan dua hal.

 

Pertama, dipahami sebagai wujud reaksi dari massa aksi karena
responnya terhadap tindakan intimidasi dan represif dari proses pengamanan yang
dilakukan oleh oknum aparat saat aksi massa berlangsung. Kedua, harus pahami
bahwa dalam proses berlangsungnya gerakan aksi massa seringkali disusupi oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai provokator yang berbau ujaran
kebencian dan kekerasan sehingga terkadang mengakibatkan timbulnya kericuhan,
parahnya bisa berujung tidak tersampaikannya issu tuntutan yang disuarakan.

 

Sadar atau tidak, dua hal yang menjadi alasan sehingga gerakan
aksi massa seringkali disalah pahami oleh sebagian kalangan masyarakat tidak
lain hanyalah upaya sabotase terhadap gerakan aksi massa yang terbangun dengan
tujuan melemahkan atau mengagalkan tujuan dari issu tuntutan yang disuarakan.

 

Inpormasi seperti inilah yang harus banyak dikabarkan ke kalangan
masyarakat secara luas agar tidak ikut menjadi bagian dari oknum yang
seringkali disalah artikan tentang gerakan aksi massa. Karena pada dasarnya
gerakan aksi massa adalah kegiatan yang tujuannya berlangsung secara damai dan
juga tujuannya demi keberlangsungan negara yang baik, bukan justru kegiatan
yang tujuannya hanya ingin tawuran dengan pemerintah. Serta gerakan aksi massa
juga merupakan kegiatan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat bukan
justru kegiatan untuk hanya satu atau dua orang saja.

 

Catatan Gerakan Aksi Massa di Mamuju dalam Kurun Waktu Lima Tahun
Terakhir

 

Gerakan aksi massa perspektif lokal, juga seringkali terbangun
oleh berbagai komunitas-komunitas dan memilih meleburkan diri dan menjadi suatu
aliansi untuk memperjuangkan kepentingan, yang tidak lepas dari kepentingan
kalangan masyarakat banyak.

 

Tercatat sebagian jumlah gerakan aksi massa yang pernah terbangun
secara aliansi di daerah Mamuju, Sulawesi barat dalam kurun waktu dari tahun
2019 sampai tahun 2023, yaitu diantaranya :

 

•           Aliansi Gerakan
Reforma Agraria Sulbar

–           Peringatan Hari
Tani Nasional menuntut reforma agraria sejati (24 September 2019)

 

•           Aliansi Gerakan
Masyarakat Mamuju (GERAM)

–           Penolakan
Omnibuslaw RUU CILAKA (16 Maret 2020)

 

•           Aliansi Sulbar
Bergerak

–           Sambut Pelantikan
Anggota DPRD Sulbar dan menuntut beberapa issu yang bersifat nasional hingga
lokal (26 September 2019)

–           Tolak Pengesahan
UU Cipta Kerja (12 Oktober 2020)

–           Percepatan
Penanggulangan Pasca Bencana Gempa Bumi Sulbar (18 Februari 2021)

–           Refleksi Menuju 8
Tahun Rezim Jokowi (18 Maret 2022)

–           Tolak Penundaan
Pemilu 2024 dan amandemen UUD (11 April 2022)

–           Tolak Kenaikan
Harga BBM bersubsidi sekaligus Sambut Kedatangan MENDAGRI Tito Karnavian (3
September 2022)

–           Tolak Kenaikan
Harga BBM bersubsidi (7 dan 12 September 2022)

–           Tolak Pengesahan
KUHP yang anti demokrasi (6 Desember 2022)

–           Peringatan Hari
Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional dengan menuntut beberapa
permasalahan pokok yang ada pada buruh dan dunia pendidikan  (2 Mei 2023)

 

•           Aliansi
Perjuangan Rakyat Mamuju

–           Tolak Pengesahan
UU Cipta Kerja (7 Oktober 2020)

 

•           Koalisi
Masyarakat Sipil (KMS) Sulbar

–           Percepatan
Penanggulangan Pasca Bencana Gempa Bumi Sulbar (31 Mei 2021, dan 19 Juli 2022)

 

•           Aliansi
Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Sulbar

–           Tolak Revisi
RZWP3K Sulbar yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat (21 September 2022,
16 Januari 2023)

 

•           Aliansi Pemuda
Sulbar

–           Tolak Penundaan
Pemilu 2024 dan amandemen UUD (11 April 2022)

–           Evaluasi 100 Hari
Kerja Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik (18 Agustus 2022)

 

•           Aliansi Pemuda
Sulbar Melawan

–           Sambut Pj.
Gubernur Sulbar Zudan dengan membawa issu tuntutan yang bersifat lokal (30
Januari 2023)

 

•           Mahasiswa Untuk
Rakyat Banyak (MURBA) Sulbar

–           Sambut Kedatangan
Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin dengan membawa issu tuntutan yang bersifat
nasional hingga lokal (23 Februari 2023)

–           Tolak Pengesahan
Perppu Cipta Kerja (8, 9, 10, dan 14 Maret 2023) . (Sumber : Dari berbagai
rilis berita di media)

 

Dari berbagai nama yang digunakan di atas saat membangun sebuah
aliansi untuk melangsungkan gerakan aksi massa di Mamuju, kita yakin pasti
masih ada beberapa nama-nama lagi yang pernah dibangun menjadi sebuah aliansi,
hanya saja mungkin terbatas dalam ingatan dan sebagiannya tidak terekam oleh
rilis berita di media.

 

Dalam gerakan aksi massa di Mamuju, Sulbar juga kebanyakan
komunitas pemuda-mahasiswa lah yang menjadi pelopor, yang harus diketahui bahwa
gerakan aksi massa yang terbangun dari sebuah aliansi di Mamuju, semuanya itu
mempunyai satu tujuan besar yang sama yaitu memperjuangkan cita-cita dan
kepentingan publik, atau cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran di
tengah kehidupan masyarakat banyak.

 

Cita-cita yang masih tergolong abstrak ini dalam prakteknya pun
terbukti selalu diurai dalam bentuk issu nasional ataupun issu lokal. Gerakan
aksi massa yang seringkali terbangun di Mamuju juga masih cenderung hanya
didorong oleh nilai moralitas, sederhananya gerakan aksi massa yang terbangun
masih saja bersifat gerakan moral, apalagi yang mempeloporinya adalah para
pemuda-mahasiswa.

 

Gerakan aksi massa yang bersifat gerakan moral diartikan sebagai
sebuah gerakan yang terlaksana karena atas dasar respons terhadap masalah yang
sudah tampak terjadi, contohnya, naiknya harga BBM, disahkannya UU yang
dianggap tidak pro masyarakat, terjadinya tindakan kriminalisasi atau
represifitas oleh aparat-pemerintah terhadap massa aksi, terjadinya perampasan
lahan atau ruang hidup masyarakat atas nama pembangunan dan investasi, bahkan
juga bisa karena issu yang ingin direspon kebetulan lagi viral dibicarakan di
berbagai media, sehingga jiwa dan karakter kritis para pemuda-mahasiswa
tersentuh untuk menjalankan kewajiban perannya sebagai agen control sosial dan
agen perubahan yang menjadi bunyi-bunyian pada setiap ruang diskusi.

 

Gerakan aksi massa yang bersifat gerakan moral juga cenderung
terkesan hanya sebatas merespon masalah yang tampak terjadi serta tidak
terbangun dengan waktu dan strategi yang berjangka panjang. Artinya gerakan
aksi massa di Mamuju belum sampai terbangun atas dasar cita-cita politik yang
lebih konkret seperti merumuskan agenda aksi massa yang bersifat jangka panjang
dengan target lebih kepada perubahan atau melahirkan sebuah kebijakan yang
dianggap pro terhadap kepentingan masyarakat banyak.  

 

Dari sekadar Gerakan Aksi Massa menuju Gerakan Politik 

 

Mengutip teori klasik Aristoteles, bahwa “Politik adalah usaha
yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”. Jika meminjam
teori klasik Aristoteles tentang pengertian politik, maka Itu artinya bahwa
gerakan aksi massa yang bersifat jangka panjang dengan target lebih kepada
terjadinya perubahan ataupun melahirkan sebuah kebijakan yang berpihak pada
kepentingan masyarakat banyak justru harus dipahami sebagai gerakan yang sudah
masuk pada level gerakan politik.

 

Sudah seharusnya kita keluar dari cara pandang yang memaknai
politik adalah hal yang terkesan diklaim tidak baik, sebab itu adalah dogma
yang sengaja dibangun saat masa rezim orde baru (baca: masa suharto menjadi
presiden) dengan tujuan untuk mematikan nalar kritis pemuda-mahasiswa agar
tidak ikut campur dalam mengurusi proses keberlangsungan negara, sederhananya
cukup berpegang pada teori klasik Aristoteles yang mengarahkan kita justru
memaknai politik adalah suatu usaha untuk kepentingan kebaikan bersama, jadi
jelas secara mendasar tidak ada letak salahnya dalam pengertian istilah
politik.

 

Klaim yang membuat tidak baik dalam istilah politik, justru para
oknum yang telah menyalahgunakan partai politik demi kepentingan individu dan
kelompok minoritas, serta selalu aktif melakukan aktivitas transaksional pada
saat masa pesrta demoktasi (Pemilu) dengan menggunakan istilah politik pada
setiap kegiatannya. Sehingga bisa berujung salah tafsir tentang istilah
“politik” oleh sebagian masyarakat akibat dari pengamatan selama ini,
dibeberapa dekade Pra Pemilu.

 

Maka dari itu kita harus keluar terlebih dahulu dari pemaknaan
sempit bahwa politik itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, lalu kita bisa
dengan serius membahas lebih jauh gerakan yang bersifat jangka panjang dengan
targetnya pada perubahan atau melahirkan sebuah kebijakan yang berpihak pada
kepentingan masyarakat banyak.

 

Dalam prakteknya, gerakan politik tentu tidak sekadar mengandalkan
aksi massa, melainkan juga membutuhkan instrumen lain guna mewujudkan target
yang ingin dicapai. Instrumen lain yang dimaksudkan di sini adalah Parpol yang
tentunya harus dibangun bukan atas dasar intervensi baik secara langsung maupun
tidak langsung dari persekongkolan elite politisi dan elite bisnis yang ada.

 

Persekongkolan antara elite politisi dan elite bisnis seringkali
akrabnya kita sebut sebagai oligarki (baca : kelompok minoritas yang menguasai
negara dan pasar). Partai politik yang dimaksud ini demikian kita istilahkan
sebagai partai “alternatif”. Karena menyadari bahwa sebagian besar partai
politik di Indonesia telah dipengaruhi secara kuat oleh oligarki, maka dari itu
seharusnya ada partai alternatif yang dibangun langsung oleh keinginan
masyarakat banyak, atau minimal oleh keinginan komunitas pemuda-mahasiswa yang
juga merupakan bagian dari masyarakat, khususnya komunitas yang seringkali
melangsungkan aksi massa.

 

Tujuannya, tentu selain untuk mewujudkan cita-cita politik yang
isinya adalah kepentingan masyarakat banyak, juga untuk mengimbangi dominasi
partai politik yang ada saat ini, dalam proses penyelenggaraan negara, seperti
halnya ketika ingin membuat suatu kebijakan.

 

Kita tahu bahwa sejauh ini telah ada beberapa partai alternatif
yang disinyalir  dan dimotori oleh para
aktivis gerakan yang sebelumnya juga sering terlibat dalam gerakan aksi massa
seperti diantaranya, Partai Hijau Indonesia (PHI), Partai Rakyat Adil Makmur
(PRIMA), dan Partai Buruh. Namun dalam perjalanannya dari ketiga partai
alternatif yang telah terbangun ini justru hanya satu yang dinyatakan lulus
dalam verifikasi peserta Pemilu pada tahun 2024 nanti, dalam hal ini yaitu
Partai Buruh. PHI dan PRIMA tidak berhasil lulus dengan alasan yang klasik
dalam sistem Pemilu di Indonesia, yaitu tidak terpenuhinya syarat ketersediaan
jumlah cabang dan anggota di tiap daerah.

 

Tentu disadari bahwa syarat ini diduga sengaja dibuat untuk
menyulitkan para masyarakat banyak, ketika ingin membuat partai politik dengan
tujuan mengikutkannya sebagai peserta Pemilu karena pasti akan terkendala di
biaya akomodasi dan pengurusan berkas yang jika dihitung-hitung tak sedikit
jumlahnya apalagi untuk para masyarakat kategori ekonomi menengah ke bawah.

 

Tetapi bukan berarti membuat sebuah partai politik tujuannya
selalu harus untuk diikutkan sebagai peserta dalam Pemilu. Jika kita mengingat
kembali pada tahun 1996, sempat terbangun partai alternatif yang bernama Partai
Rakyat Demokratik (PRD) dengan tujuan untuk mengimbangi dominasi wacana politik
yang diusung oleh Partai Golkar yang saat itu sengaja dibuat oleh suharto untuk
mengkanalisasi massa dan antek-anteknya demi kepentingan mempertahankan masa
perpanjangan jabatannya sebagai presiden Indonesia.

 

Tujuan utamanya PRD dibentuk memang bukan hanya karena ingin
mengikuti Kontestasi Pemilu waktu itu, melainkan juga menjadi sebagai alat
perjuangan dari masyarakat banyak untuk menyuarakan cita-cita politiknya.
Pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat kelas tertindas khususnya para buruh
industri, untuk kepentingan berlangsungnya aksi massa adalah kerja-kerja yang
justru sering dilakukan oleh PRD.

 

Namun pasca turunnya suharto dari jabatan presiden, tepatnya pada
Pemilu 1999, PRD menyatakan sikap bergabung sebagai peserta Pemilu waktu itu
tetapi berujung tidak mendapatkan kursi satu pun di dalam parlemen. Setelah itu
PRD sempat kembali mencoba ingin ikut sebagai peserta Pemilu pada tahun 2024
nanti dengan nama barunya yang menjadi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), namun
sayangnya juga tidaklah lulus dalam tahap verifikasi peserta Pemilu.

 

Dari sekian cerita perjalanan partai alternatif sebelumnya yang
telah dibangun, di sini kita harus memetik sebuah kesimpulan bahwa gerakan
politik memang butuh partai alternatif guna agar bisa lebih terukur dan lebih
massif lagi, serta lebih terang-terangan lagi dalam memperjuangkan cita-cita
politik yang notabene berangkat dari kepentingan masyarakat banyak.

 

apa pun namanya, dalam situasi saat ini, partai alternatif memang
harus disegerakan terbentuk. Terlepas dari bisa atau tidaknya ikut serta
sebagai peserta Pemilu itu bukanlah persoalan utama, asalkan partai alternatif
ini dibangun murni dari para pelaku gerakan aksi massa yang seringkali
mendorong issu tuntutan untuk kepentingan masyarakat banyak. Lalu di sisi lain
partai alternatif yang dibangun bisa perlahan-lahan memassifkan kerja-kerja
pendidikan politik melalui pengorganisasian di kalangan masyarakat kelas
tertindas (baca : masyarakat ekonomi menengah ke bawah), dan memobilisasi massa
dengan tujuan terbangunnya gerakan aksi massa sebagai wujud dari gerakan
ekstra-parlemen untuk merespon kesulitan beberapa partai alternatif yang ingin
masuk dalam parlemen.

 

Perihal ulasan di atas tentu sebelumnya sudah menjadi tema-tema di
berbagai ruang diskusi di luar sana. tetapi kalau khususnya di Mamuju, Sulawesi
Barat, sejauh ini kita belum pernah mendengar ataupun menyaksikan upaya yang
seperti diulas di atas pada sub pembahasan “Dari sekadar Gerakan Aksi Massa
Menuju Gerakan Politik”.

 

Olehnya itu, tidak ada salahnya jika kita mencoba mulai memasukkan
tema seperti “Perlukah kita membangun sebuah partai alternatif guna mewujudkan
cita-cita yang selama ini diperjuangkan?” dalam ruang diskusi-kajian yang
seringkali berlangsung di meja-meja warung kopi, pelataran kampus, sekretariat
pemuda-mahasiswa, ataupun di forum-forum seminar yang lebih ilmiah.

 

Seharusnya semua komunitas pemuda-mahasiswa khususnya yang
seringkali terlibat dalam gerakan aksi massa di Mamuju, sudah mulai mencoba
memikirkan cara membuat partai alternatif yang dimaksud dengan tentu
menempatkan masyarakat banyak sebagai pemiliknya bukan justru hanya dimiliki
oleh segelintir orang saja. Hal ini juga mustahil dilakukan dengan
sendiri-sendiri, memang butuh adanya persatuan.

 

Persatuan yang dimaksud adalah persatuan yang terbangun atas dasar
kesadaran persamaan nasib. Soal perlu atau tidaknya partai alternatif dibangun
di Mamuju sebagai respons atas kekuatan gerakan aksi massa yang telah
terdokumentasikan selama ini, biarkanlah itu menjadi keputusan dari hasil
perbincangan banyak kepala. Setidaknya upaya untuk mulai membincangkan hal ini
sudah harus segera dimulai dari sekarang. Untuk itu, mari segera
membincangkannya.