Kostepa Sulbar Hadang Rombongan Zulhas Minta Penyelesaian Lahan Petani, MBG, Hingga Penanganan Sampah

ANALYSIS.ID, MAMUJU – Koalisi Sipil untuk Kedaulatan Pangan Sulawesi Barat (KOSTEPA Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa saat kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Mamuju, Jumat (3/7/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni penyelesaian konflik lahan petani, evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembenahan sistem penanganan sampah di Sulawesi Barat.

Koordinator Lapangan KOSTEPA Sulbar, Syahrul Abd Latif, mengatakan hingga saat ini masih banyak lahan yang telah digarap masyarakat selama puluhan tahun justru ditetapkan atau dialihfungsikan sebagai kawasan hutan lindung.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah menghilangkan ruang hidup petani yang selama ini bergantung pada lahan sebagai sumber penghidupan.

“Banyak petani di Sulawesi Barat telah mengelola lahannya selama puluhan tahun. Namun hari ini lahan itu justru ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Ini adalah bentuk perampasan ruang hidup petani oleh negara melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Syahrul dalam orasinya.

Atas kondisi tersebut, KOSTEPA Sulbar mendesak Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, agar segera menginstruksikan Menteri Kehutanan untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Sulawesi Barat serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Selain persoalan agraria, KOSTEPA Sulbar juga menyoroti pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Syahrul, program yang digagas pemerintah itu belum memberikan keberpihakan kepada petani lokal.

Ia menilai petani belum diberi ruang untuk menjadi pemasok utama kebutuhan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Akibatnya, manfaat ekonomi dari program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.

“Program Makan Bergizi Gratis seharusnya bukan hanya memberikan manfaat kepada penerima, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi petani. Faktanya, hingga hari ini petani belum memperoleh kesempatan menjadi pemasok utama secara langsung bagi kebutuhan pangan SPPG,” ujarnya.

KOSTEPA Sulbar juga mendesak Menko Pangan agar segera melakukan evaluasi terhadap sistem penanganan sampah, khususnya di Sulawesi Barat. Menurut mereka, persoalan sampah yang terus terjadi membutuhkan perhatian serius dan koordinasi lintas kementerian agar dapat diselesaikan secara menyeluruh.

Dalam aksi tersebut, massa beberapa kali meminta agar dapat berdialog secara langsung dengan Zulkifli Hasan untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Namun, hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, permintaan tersebut tidak mendapat respons.

Usai menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat, rombongan Menko Pangan langsung meninggalkan lokasi kegiatan.

Melihat hal itu, massa aksi berupaya menghentikan kendaraan yang ditumpangi Zulkifli Hasan sebagai upaya terakhir agar tuntutan mereka dapat didengar secara langsung.

Aksi tersebut sempat memicu dorong-dorongan antara peserta aksi dan aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi.

Meski demikian, rombongan Menko Pangan tetap melanjutkan perjalanan tanpa memberikan tanggapan maupun membuka ruang dialog dengan massa aksi.

KOSTEPA Sulbar menyayangkan sikap tersebut. Menurut mereka, ruang dialog merupakan bagian penting dalam negara demokrasi, terlebih ketika masyarakat ingin menyampaikan persoalan yang menyangkut hak-hak petani, pelaksanaan kebijakan pangan nasional, dan persoalan lingkungan hidup.

KOSTEPA Sulbar menegaskan akan terus mengawal penyelesaian konflik lahan petani, mendorong evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berpihak kepada petani lokal, serta mendesak pemerintah mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah di Sulawesi Barat.

Organisasi tersebut menyatakan tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi masyarakat hingga pemerintah memberikan respons dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.(*)