Jumpa Perdana, PJ Desa Tapandullu Kupas Sejarah – Pemerintahan Desa

Penjabat Kepala Desa Tapandullu, Jumardin dalam sambutannya Desa Tapandullu merupakan bagian dari keluarganya dan itu dibuktikan catatan historis.

“Secara Kultur, Tapandullu dan Botteng ada keterikatan kekeluargaan dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang disini banyak keluarga saya, yang kemarin mungkin hanya kenal nama, pada hari ini kita sudah bertemu langsung untuk mempererat hubungan keluarga kita,” kata Jumardin.

Meski begitu, Jumardin yang akrab disapa Lucken mengungkapkan pertemuan perdana dengan Aparat sampai tokoh masyarakat Tapandullu, pihaknya menginginkan kolaborasi yang efektif selama menjalankan tugas dibidang pemerintahan. 

“Saya perlu tahu siapa dan bahagian yang menjadi pemerintah di sini, karena dalam sistem pemerintahan itu, seorang pemimpin tidak akan bisa berbuat apa-apa, tampa dukungan dari bawah mulai dari pendamping, aparat desa sampai tokoh-tokoh masyarakat, apalagi ada BPD nya dan yang lain seperti bidang perempuan, itu semua harus sinergi dalam menjalankan pemerintahan,” ungkap Lucken.

Selain itu, Lucken menjelaskan tugas pokok sebagai pemerintah, jadi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, bukan menjadi pemimpin kemudian berdiri tegak seakan-akan sebagai raja.

“Hakikat sebuah pemimpin bagaimana mengayomi agar masyarakat dibawah biar bisa tetap baik dan sejahtera walaupun diwilayah kemampuan masih terbatas. Kita tahu di semua Desa, ada Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (Add) itu semua kita pergunakan dengan sebaiknya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang ada disini dan itu kita harus utamakan,” jelasnya.

Sementara, Eks Kepala Desa Periode 2018-2023, Rahmat menyambut hangat kehadiran Pj, Kepala Desa Tapandullu dalam hal ini Jumardin.

“Selamat datang pak, di Desa Tapandullu ini, desa yang terdiri dari 4 Dusun yang juga merupakan desa paling ujung di Kecamatan Simboro dengan perbatasan Kecamatan Tapalang Barat,” sambut Rahmat. 

Kata Rahmat, pemerintah desa Tapandullu adalah jembatan masyarakat dengan pemerintah kabupaten Mamuju, begitupun sebaliknya. 

“Apabila ada warga yang ingin berkomunikasi dengan pemkab atau ada kepentingan warga maka larinya ke pemdes, begitu juga kalau ada regulasi pemkab Mamuju yang mau di turunkan ke masyarakat pasti melalui pemerintah desa” tutupnya.(adv)