Sekprov Minta Satukan Pemahaman Soal DDP, Dinkes Mamuju: Kita Kolaborasi Data

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Mamuju, Dewi Sundari. (Dok Analysis.co.id)

Mamuju, analysis.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, meminta satukan Pemahaman ke semua pihak Terkait Data Desa Presisi (DDP), Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Mamuju melalui, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Mamuju, Dewi Sundari menginginkan Kolaborasi data.

Sekda Provinsi Sulbar, Muhammad Idris dalam sambutannya meminta kesepahaman soal Ddp, “Ddp sendiri merupakan kegiatan pendataan dan pemetaan desa dengan metode bersifat numerik dan spasial melalui pendekatan drone participatory mapping,” pinta Muhammad Idris saat membuka acara Workshop DDP di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Rabu (17/5/2023).
Sementara Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas kesehatan Kabupaten Mamuju, Dewi Sundari menginginkan Kolaborasi tentang Data, sebelumnya banyak pertanyaan tentang data presisi ini, bagaimana dan seperti apa itu data presisi.
“Kami sendiri dari Dinkes Mamuju menginginkan beberapa program itu yang kami akan lakukan, ini kami akan kolaborasi kan datanya, data kami kan sudah ada data sektor atau data rutin,” tutur Dewi Sundari.
Dewi Sundari menambahkan, “cuman mungkin kelebihan dari Ddp ini, itu dia punya titik koordinat sehingga datanya kami misalnya tidak punya data koordinat tetapi kami punya by name by address. Itu yang akan kami coba sandingkan kalau memang betul itu nanti sisa lebih lengkap lagi karena sudah ada titik koordinatnya sehingga yang disampaikan tadi intervensinya lebih pas seperti itu,” tambahnya. 
Meski begitu Dia juga mengungkapkan pihaknya sempat diskusi dengan salah satu pegawai dari dinas PMD Pemprov, bahwa akun dari DDP Mamuju sendiri itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah.
“Kalau ada yang kita mau akses terkait data ini atau ada yang kita mau intervensi itu bisa menghubungi mungkin atau melaporkan dahulu kepimpinan daerah masing-masing, ” ungkapnya. 
Lebih lanjut Dia menyoal apakah pihaknya akan terjun langsung kedesa atau kelurahan.
“Kita belum ke desa karena di desa atau kelurahan sendiri mungkin masih butuh pelatihan dan sebagainya. tetapi kalau yang tadi saya dapat bahwa kita bisa melaporkan dahulu ke pimpinan daerah,” katanya.
Dewi menambahkan, “data presisi ini memudahkan setiap stakeholder yang ingin mengintervensi, cuman mungkin masih kurangnya itu karena belum semua desa kelurahan memiliki atau mempunyai data presisinya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup