Dorong Digitalisasi Daerah, BPKPD Sulbar Ikuti Rakorwil P2DD

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif mereka dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Hotel Matos, Mamuju, Selasa (29/04/2025).

Kepala Bidang Pendapatan BPKPD Sulbar, Nuruddin, hadir bersama dua Pejabat Fungsional, Syaharuddin dan Muh. Ziz Al Ajani, dalam forum yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat tersebut.

Rakorwil P2DD kali ini menjadi bagian dari agenda nasional yang melibatkan wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), Balinusra (Bali, Nusa Tenggara), dan Kalimantan.

Fokus utama pertemuan ini adalah meningkatkan kapasitas Tim P2DD di tingkat daerah dalam menyusun, menginput, serta melaporkan kinerja digitalisasi daerah.

Kinerja ini akan menjadi tolok ukur dalam penilaian Championship P2DD Tahun 2025, dengan batas waktu penyampaian data dan laporan ditetapkan pada 16 Mei 2025.

Selama rakorwil berlangsung, para peserta mendapatkan penguatan teknis yang komprehensif.

Materi yang disampaikan meliputi informasi terkini terkait inovasi sistem pembayaran untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PADR).

Identifikasi tantangan dalam pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai di berbagai daerah, pemahaman mendalam mengenai kebijakan dan indikator penilaian digitalisasi daerah.

Serta strategi untuk mempercepat transformasi transaksi keuangan daerah menuju sistem digital yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, peserta juga mendapatkan panduan praktis dalam pengisian diagnostic tools P2DD.

Bank Indonesia Sulbar selaku fasilitator acara, menekankan krusialnya kolaborasi lintas sektor.

Sinergi antara perangkat daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk memperkuat ekosistem digitalisasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Keikutsertaan aktif BPKPD Sulbar dalam Rakorwil ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan SDK-JSM dalam mendukung percepatan implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Langkah ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang tengah digalakkan. (*)