PC. PMII Mamuju Anggap PJ Gubernur Bukan Hanya Anti Demo Tapi Anti Kritik

Ketua Umum PC PMII Mamuju, Zamsuddin saat melangsungkan Demonstrasi di depan Kantor GubernurSulbar. (Dok. PMII Mamuju).

Mamuju, analysis.idPengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mamuju menyangkan sikap yang dilakukan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bukan hanya anti demo melainkan juga anti kritik.

Momentum Hut Tani Nasional, masyarakat yang tergabung dalam Mahasiswa, Pemuda, Buruh, Tani, Nelayan, LSM, dan seluruh elemen masyarakat lainnya bersama-sama melakukan aksi demonstrasi serentak se-Indonesia. 

Hal tersebut adalah sebagai bentuk upaya penyampaian aspirasi masyarakat Indonesia yang sampai hari ini jauh dari kata sejahtera.

Begitu juga seluruh masyarakat Sulbar tidak tinggal diam dan ikut antusias untuk melakukan aksi demontrasi tersebut. 

Berawal dari itu masyarakat Sulbar membentuk aliansi yang bernama AMPERA (Aliansi Masyarakat Pejuang Reforma Agraria). 

Ketua Pc. PMII Mamuju, Zamsuddin mengatakan dalam proses penyampaian Aspirasi di depan kantor Gubernur. AMPERA membawa 22 tuntutan yang terbagi kedalam 12 tuntutan nasional dan 10 tuntutan Lokal.

“Dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam menyampaikan aspirasi, perwakilan dari pihak Pemprov Sulbar tak kunjung menemui massa Aksi sehingga membuat massa aksi semakin geram. Setelah itu, situasi aksi menjadi tidak stabil sehingga menimbulkan reaksi massa yang berujung pada rusaknya pagar kantor Gubenur Sulbar,” kata Zamsuddin atau biasa disapa Zam. Jumat (29/9/2023).

Zam menyatakan usai melakukan aksi, tak berselang lama Pj Gubernur Sulbar mengancam AMPERA akan di polisikan atas dugaan pelanggaran pengrusakan fasilitas negara. 

“Kami dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju sangat menyangkan tindakan yang di ambil oleh PJ Gubernur yang terkesan reaksioner tanpa mengetahui lebih jelas tentang kondisi di lapangan,” ujarnya. 

Lanjut Zam, “dan kami juga menduga tindakan reaksioner Pj Gubenur yang melaporkan AMPERA ke pihak Polresta Mamuju adalah sebagai bentuk upaya pembungkaman demokrasi di Sulbar, dan bukan hanya itu, kami juga menggangap bahwa PJ Gubernur bukan hanya anti demo tapi juga anti kritik,” bebernya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup