Pembangunan Ekonomi Meningkat, Kemiskinan – Pengangguran di Mamuju Perlahan Terkuras
 |
| Pertumbuhan pembangunan Ekonomi. (Dok. Ilustrasi). |
Mamuju, analysis.id – Capaian pembangunan Kabupaten Mamuju terus mengalami peningkatan, Berdasarkan indikator makro tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023, terdapat sejumlah kemajuan dalam berbagai perhitungan statistik.
Dari data itu, di antaranya pertumbuhan ekonomi meningkat dari 2,44 persen pada tahun 2021, menjadi 3,15 persen pada tahun 2022, sementara pengangguran perlahan menurun.
Data capaian pembangunan tersebut diutarakan Kepala Bappepan Kabupaten Mamuju, Budianto Muin, dalam gelaran Forum Konsultasi Publik RKPD yang dihadiri sejumlah unsur Forkopimda maupun kepala BPS Mamuju di Aula Kantor Bupati.
Kata Budianto, selain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dalam perhitungan (juta Rupiah) juga mengalami peningkatan dari 44,11 di tahun 2021, meningkat menjadi 46,85 di tahun 2022.
“Demikian halnya angka kemiskinan untuk tahun 2022 tercatat 7,63 dan menurun menjadi 7,57 di 2023. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat pengangguran terbuka. Jumlah Pengangguran terbuka yang menurun dari 3,79 di tahun 2021, menjadi 3,06 di tahun 2022 dan menetap di angka yang sama pada 2023,” kata Budianto Muin. Rabu (17/1/2023).
Ia menambahkan kontraksi positif juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sebelumnya di tahun 2021 hanya 69,80, meningkat menjadi 70,35 ditahun 2022 dan menjadi 71,07 ditahun 2023.
“Kenaikan juga telah mempengaruhi Angka Harapan Hidup yang tahun 2021 hanya 70,94, meningkat menjadi 71,36 di tahun 2022 lalu naik lagi menjadi 71,79 pada tahun 2023,” tambahnya.
Pencapaian ini mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bappeda, Junda Maulana menurutnya, kemajuan berbagai indikator makro yang ditorehkan Pemkab Mamuju semakin membawa optimisme terhadap upaya pencapaian pembangunan secara nasional.
Melalui itu, ia berharap, “konektifitas berbagai program kegiatan dapat dilakukan secara terpadu, lewat perencanaan yang terintegrasi dari pemerintah pusat, provinsi hingga ke pemerintah daerah. Tujuannya agar upaya untuk mengaktualisai keberlanjutan pembangunan dapat dilakukan dengan baik,” harapnya. (Adv)
Tag
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup
Tinggalkan Balasan