KARMA Sulsel Desak Pertamina-Polda Usut Dugaan Penyelewengan BBM Subsidized di SPBU Kalosi Enrekang

Analysis.id, Makassar – Pengurus Wilayah IV Komite Aktivis Revolusi Mahasiswa (KARMA) Sulawesi Selatan mendesak Pertamina dan Polda Sulsel mengusut dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU 74.917.01 Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.

Surat pemberitahuan dan permintaan tindak lanjut telah dilayangkan resmi ke pengelola SPBU, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Polda Sulsel.

Ketua Lapangan KARMA Sulsel, Nasrullah, menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran sesuai aturan hukum.

“Kami tidak ingin BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” kata Nasrullah, Minggu (2/8/2026).

Nasrullah menyebut penemuan ini berdasarkan pemantauan lapangan, aduan masyarakat, dan bukti dokumentasi.

Indikasi penyelewengan yang ditemukan antara lain dugaan penimbunan, pengisian berulang memakai kendaraan bermodifikasi atau identitas tak sesuai, hingga pengangkutan BBM subsidi untuk dijual kembali.

“Ada juga dugaan lemahnya pengawasan sehingga aktivitas tersebut diduga berlangsung secara berulang,” tegasnya.

KARMA Sulsel menilai praktik penyelewengan ini merugikan keuangan negara sekaligus merampas hak petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga angkutan umum yang bergantung pada BBM murah.

Atas temuan tersebut, KARMA Sulsel mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi segera menggelar audit investigatif menyeluruh.

Audit diminta mencakup pemeriksaan rekaman CCTV, data transaksi digital, QR Code, hingga volume distribusi SPBU Kalosi. Jika terbukti melanggar, Pertamina diminta memberi sanksi tegas.

Selain itu, KARMA Sulsel meminta Ditreskrimsus Polda Sulsel turun tangan melakukan penyelidikan secara profesional dan tanpa tebang pilih.

KARMA Sulsel memberi tenggat waktu dua hari kerja kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau tindakan konkret.

Jika tidak direspons, mereka mengancam akan membawa laporan ini ke kementerian/lembaga pengawas pusat serta menggelar aksi unjuk rasa.

“Tujuan kami memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa transparan agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” pungkas Nasrullah.