Muswil Ke-I Menetapkan Ahmad – Basri A. Muin, Ketua dan Pembina DPW KNTI Sulbar

ANALYSIS.ID, Mamuju – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi menetapkan Ahmad sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) KNTI Sulawesi Barat dan Basri A. Muin sebagai Ketua Dewan Pembina KNTI Sulbar.

Penetapan tersebut berlangsung dalam kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada 10 November 2026, bertempat di Aula Wisata Tapandullu, Kabupaten Mamuju.

Muswil pertama ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi KNTI di Sulawesi Barat, sekaligus sebagai ruang konsolidasi dan penguatan kelembagaan organisasi nelayan tradisional dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ahmad sebagai Ketua DPW KNTI Sulbar, menyampaikan dengan terpilihnya sebagai ketua, mampu membawa organisasi menjadi lebih solid, progresif, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi nelayan tradisional, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana perikanan, akses permodalan, perlindungan nelayan, hingga persoalan akses terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.

“Dalam momentum Muswil Ke-I ini, KNTI Sulbar menegaskan pentingnya membangun organisasi nelayan yang kuat, mandiri, dan memiliki keberpihakan nyata terhadap kepentingan nelayan tradisional,” ujar Ahmad. Rabu (11/11/2026).

“KNTI juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkeadilan, partisipatif, serta melibatkan organisasi nelayan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah pesisir,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina KNTI Sulbar, Basri A. Muin sebagai juga menyampaikan harapannya dapat memperkuat arah kebijakan, memberikan pertimbangan strategis, serta mendorong keberlanjutan dan perkembangan organisasi KNTI di Sulbar.

“Dengan terbentuknya kepengurusan DPW KNTI Sulawesi Barat, diharapkan perjuangan nelayan tradisional semakin terorganisir dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan,” tutup Basri A. Muin. (*)