Dinas KominfoSS Sulbar Siapkan Strategi Pelayanan Publik yang Responsif, Geber SP4N-LAPOR!

ANALYSIS.ID, Mamuju – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfoss) Sulawesi Barat bergerak cepat mematangkan persiapan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, SP4N-LAPOR!.

Langkah ini diambil guna mengejar target pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Persiapan matang tersebut ditandai dengan digelarnya rapat persiapan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Kemitraan Media (KPM) Dinas KominfoSS Sulbar, Dian Afriyanti, di Kantor DiskominfoSS Sulbar, Kamis 2 Juli 2026

“Pertemuan ini membedah berbagai tantangan nyata, baik di internal pemerintahan maupun di tengah masyarakat, demi memaksimalkan fungsi kanal pengaduan resmi nasional tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan data rekapitulasi performa hingga medio 2026, keterhubungan aplikasi digital ini mencatat total 12 laporan masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 aduan telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti, sementara 2 laporan lainnya saat ini sedang berada dalam proses penanganan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ia tidak menampik adanya sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karenanya atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, maka diperlukan peningkatan kapasitas SDM pengelola, hingga koordinasi lintas sektor.

Di sisi lain, tantangan di tengah masyarakat juga tidak kalah dinamis. Diperlukan peningkatan pengetahuan warga mengenai keberadaan SP4N-LAPOR!. Termasuk literasi kepublik.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hari ini jauh lebih gemar menumpahkan keluh kesahnya lewat media sosial pribadi atau aplikasi pesan instan, ketimbang melapor ke kanal resmi pemerintah,”ucap Dian

Untuk itu, Melalui persiapan yang kian mengerucut ini, SP4N-LAPOR! diharapkan tidak sekadar menjadi aplikasi formalitas belaka. Kanal ini ditargetkan mampu menjelma sebagai alat evaluasi kebijakan berbasis data, sekaligus menjadi wadah tepercaya yang mampu memulihkan dan memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (*)