Ditunjuk Sebagai Instansi teknis Utama, DiskominfoSS Sulbar Garda Terdepan Transformasi Digital

ANALYSIS.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mempercepat transformasi digital melalui Rapat Koordinasi Pemerintahan Digital (Pemdi). Kegiatan digelar di Ruang Teater Kantor Gubernur, Rabu 01 Juli 2026.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar ditunjuk sebagai instansi teknis utama. Diskominfo mengimplementasikan kebijakan Pemdi secara lokal, membangun jaringan intra pemerintah, serta mengelola portal layanan publik terintegrasi.

Sebagai garda terdepan Pemdi, DiskominfoSS Sulbar berperan membangun infrastruktur digital, integrasi sistem antar OPD, dan manajemen data pemerintahan.

Tujuannya adalah menghadirkan pelayanan publik yang terpadu, modern, dan dapat diakses masyarakat dengan mudah melalui satu pintu layanan digital.

Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menegaskan transformasi ini tidak berhenti pada pengadaan teknologi, tetapi menyentuh proses kerja pemerintahan secara keseluruhan.

Ridwan menjelaskan arah kebijakan nasional telah bergeser. Mulai 2026, istilah SPBE berubah menjadi pemerintahan digital dengan substansi yang lebih luas.

“Kebijakan nasional hari ini sudah berubah dari SPBE ke pemerintahan digital. Berubah secara istilah dan bergeser juga di arah substansinya mulai dari tahun 2026, dan kita akan nilai penerapannya sejak tahun ini juga,” kata Ridwan.

Menurutnya, penerapan pemerintahan digital menuntut perubahan budaya kerja birokrasi, dari manualistik menjadi berbasis data dan sistem.

Ridwan menyebut pemerintahan digital berdampak langsung pada kualitas layanan.

“Melalui Pemdi, pelayanan publik akan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Masyarakat akan merasakan langsung manfaat transformasi digital ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, digitalisasi akan mengurangi penginputan manual yang rawan bias. Dengan sistem terintegrasi, data antar OPD lebih valid dan pelayanan jadi lebih terukur.

Rakor ini melibatkan Enam OPD penggerak di lingkungan Pemprov Sulbar, selain DiskominfoSS. Enam OPD tersebut adalah Bapperida, Biro Organisasi, Keuangan, Inspektorat, dan Kepegawaian.

“Kelima OPD ini bersama Kominfo menjadi motor penggerak untuk seluruh OPD yang merupakan penyedia layanan digital. Pemerintahan digital tidak ditumpukan hanya kepada Kominfo, tetapi paling tidak enam OPD tersebut dan didukung oleh semua OPD,” pungkas Ridwan.

Dengan 6 OPD sebagai penggerak dan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemprov Sulbar menargetkan arsitektur Pemdi rampung Agustus 2026 sesuai arahan pusat.

Kolaborasi ini diharapkan mempercepat lahirnya sistem pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulbar. (*)