Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak, Sekda Parepare: Stop Kekerasan, Berani Bicara!

Analysis.id, Parepare – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare terus memperkuat komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. UPTD PPA pun diminta bergerak cepat dan humanis dalam menangani setiap aduan warga.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, saat membuka kegiatan Penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Senin (23/6/2026). Kegiatan ini diinisiasi oleh YLP2EM selaku mitra BaKTI dalam Program INKLUSI.

“UPTD PPA harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya mencatat kasus atau melakukan pendampingan semata,” kata Hamka saat memberikan pemaparan materi.

Hamka menjelaskan, UPTD PPA merupakan representasi sekaligus wajah pemerintah di tengah masyarakat. Terutama bagi warga yang sedang mencari perlindungan atas kasus kekerasan yang mereka alami.

Oleh karena itu, mantan Kabag Humas Pemkot Parepare ini meminta seluruh alur layanan berjalan terintegrasi. Mulai dari penerimaan aduan, bantuan hukum, layanan medis, penyediaan rumah aman, hingga rehabilitasi sosial korban.

Namun, Hamka mengingatkan bahwa penanganan yang cepat juga harus diimbangi dengan regulasi yang tepat. Tiga faktor utama yang wajib diperhatikan adalah anggaran, sarana pendukung, dan profesionalisme SDM.

“Dalam kasus kekerasan, semakin cepat layanan bergerak, semakin kecil dampak yang dialami korban. Namun respons cepat tetap harus berbasis SOP dengan memperhatikan kondisi psikologis korban,” jelas Hamka.

Ia menambahkan, pendekatan yang humanis sangat krusial agar korban merasa aman dan mendapatkan pendampingan yang sesuai kebutuhan.

Di akhir arahannya, mantan Kadis DPPKB Parepare ini pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam memutus mata rantai kekerasan.

“Stop kekerasan, berani berbicara, dan pemerintah siap mendampingi,” tegas Hamka.