Tekan Lonjakan Harga, Pemprov Sulbar Gelar Pasar Murah di Pinggiran Mamuju

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), bergerak cepat menekan potensi lonjakan harga pangan dengan kembali menggelar gerakan pangan murah di Makam Pahlawan, Desa Pati’di, Kabupaten Mamuju. Senin (28/04/2025).

Inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menekankan pentingnya stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kegiatan pasar murah ini bertujuan untuk memutus rantai distribusi yang panjang dan memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga di bawah pasaran.

Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketapang Sulbar, Habibi Husain, mengungkapkan bahwa pihaknya menggandeng sejumlah distributor utama, termasuk Bulog serta para pedagang komoditas seperti sayuran, ayam, telur, dan beras.

“Kehadiran para distributor ini memastikan ketersediaan komoditas esensial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Pati’di dengan harga yang lebih bersahabat,” jelas Habibi di sela-sela kegiatan.

Lebih lanjut, ia mencatat bahwa program gerakan pangan murah ini telah menjadi agenda rutin sejak Januari 2025, dengan pelaksanaan di Pati’di menjadi yang pertama kalinya dan direncanakan akan berlanjut secara konsisten.

Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris, menambahkan bahwa fokus pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) kali ini menyasar wilayah pinggiran kota sebagai upaya pemerataan akses dan pengendalian harga.

“GPM ini bukan dimaksudkan untuk berkompetisi dengan pedagang di pasar, melainkan sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan harga komoditas strategis ketika terjadi fluktuasi yang signifikan,” tegas Waris.

Ia juga menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata dari arahan Gubernur Suhardi Duka untuk mendekatkan pasar kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

“Setiap pelaksanaan GPM, kami berupaya memberikan potongan harga yang cukup berarti, antara 20 hingga 30 persen, terutama untuk komoditas yang paling dibutuhkan seperti beras dan telur. Ini adalah komitmen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” pungkas Abdul Waris.(*)