Investasi Sulbar Terhambat, Gubernur SDK Soroti Perizinan Rumit dan Penolakan Masyarakat

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyoroti minimnya investasi di wilayahnya, yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari proses perizinan yang berbelit hingga penolakan dari sebagian masyarakat.

Hal ini diungkapkan SDK dalam forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu (08/03/2025).

SDK mengungkapkan, banyak pengusaha mengeluhkan lamanya proses perizinan, bahkan hingga lebih dari satu tahun, diperparah dengan praktik pungutan liar.

“Setelah izin terbit, mereka menjalin kerja sama dengan pihak lain. Namun, ketika hendak beroperasi, mereka menghadapi gangguan dari masyarakat. Padahal, izin sudah ada dan kontrak kerja sama telah disepakati,” ujar SDK.

Kondisi ini, menurutnya, mencoreng citra Sulbar di mata dunia usaha dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mencontohkan kasus terbaru, di mana seorang pengusaha yang telah mengantongi izin dan mendatangkan kapal, justru mendapat penolakan. “Perlu diketahui, mendatangkan kapal itu biayanya tidak sedikit,” tegasnya.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, SDK menegaskan bahwa izin yang telah diterbitkan harus dihormati dan dilindungi.

“Saya tidak akan menerbitkan izin jika ada potensi masalah di kemudian hari. Namun, jika izin sudah terbit, itu adalah harga diri saya sebagai gubernur. Oleh karena itu, perhatikan betul sebelum menerbitkan izin. Anda yang bertanggung jawab jika terjadi masalah,” tandasnya.

SDK menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sulbar.

Ia berharap, RPJMD dan RKPD yang sedang disusun dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kendala investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)