ANALYSIS.CO.ID, Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) terpilih periode 2025-2030, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, menggelar Rapat Koordinasi Internal Pemerintah Provinsi Sulbar Tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (19/02/2025).

Rakor ini menjadi pertemuan perdana keduanya dengan jajaran birokrasi Pemprov Sulbar setelah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 lalu.

Hadir dalam rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Amujib, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan lainnya.

Suhardi Duka, yang akrab disapa SDK, menyampaikan lima poin utama yang akan menjadi fokus pemerintahannya selama lima tahun mendatang.

“Penyatuan visi dan misi, loyalitas dan komitmen dalam membangun daerah, kontribusi pemikiran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemahaman prioritas pembangunan, serta penghapusan ego sektoral,” tegas SDK dalam sambutannya.

SDK juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ/2025.

Ia mengancam akan memangkas anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak berdampak langsung pada masyarakat, serta menolkan dana hibah yang tidak sesuai dengan Inpres tersebut.

“Anggaran masing-masing OPD harus efisien dan selaras dengan visi-misi kami. Anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dipangkas,” ujarnya.

Selain efisiensi anggaran, SDK juga menyoroti penataan tenaga kontrak.

Ia menjelaskan bahwa hanya SK Tenaga Kontrak yang terdaftar di Data Base Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ditandatangani oleh Gubernur yang akan dibiayai melalui APBD.

Sementara itu, SK Tenaga Kontrak yang tidak ditandatangani oleh Gubernur tidak akan dibiayai oleh APBD. Untuk guru SLTA yang ditandatangani oleh kepala sekolah, gaji akan dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

SDK juga menargetkan defisit anggaran daerah tidak lebih dari 3%.

“Kami ingin APBD Sulbar sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, semua OPD harus siap memaparkan program mereka kepada kami setelah retreat di Magelang pada minggu pertama Maret 2025,” katanya.

Wakil Gubernur terpilih, Salim S. Mengga, menambahkan bahwa loyalitas dan kerja sama merupakan kunci penting dalam membangun Sulbar.

“Bekerjalah dengan baik, bahagia, dan penuh kekeluargaan. Jaga integritas dan hindari pelanggaran hukum. Mari kita jaga marwah pemerintah dan bersama-sama membangun Sulbar yang lebih maju,” ajaknya.

Rakor ini juga diikuti secara virtual oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN Pemprov Sulbar.

Dengan semangat kolaborasi dan efisiensi, duet Suhardi-Salim berupaya mewujudkan visi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. (*)