Memompa Likuiditas, Menjinakkan Inflasi: Strategi BI Sulbar di Bulan Suci

ANALYSIS.ID, MAMUJU – Di balik menterengnya angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang menembus 6,55 persen, terselip tantangan klasik yang selalu mengintai setiap menjelang Lebaran: ancaman lonjakan harga.

Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat kini tengah memacu mesin koordinasi, menyiapkan “benteng” likuiditas sekaligus mengerem laju inflasi yang diprediksi bakal berlari kencang seiring tingginya permintaan warga.

Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, menyadari betul bahwa pertumbuhan ekonomi yang impresif harus dibarengi dengan ketersediaan uang tunai yang mencukupi.

Tak tanggung-tanggung, tahun ini BI menyiapkan stok uang kartal sebesar Rp530 miliar—melonjak 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Aktivitas ekonomi naik, maka kapasitas dan cadangan (spare) uang tunai perlu kita tingkatkan,” ujar Eka usai membuka Sipaka Media di Noon Cafe, Jl. Soekarno Hatta Mamuju. Rabu (18/02/2026).

Keputusan menaikkan pasokan ini didasarkan pada evaluasi ketat tahun lalu, di mana serapan stok mencapai 93 persen. Angka tersebut menunjukkan betapa haus pasar di Sulawesi Barat terhadap uang tunai saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Perluasan Titik “Serambi”

Untuk memastikan uang layak edar menjangkau sudut-sudut wilayah, BI memperluas jangkauan program Serambi (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri). Jika tahun lalu layanan penukaran hanya tersedia di 19 lokasi, tahun ini jumlahnya digelembungkan menjadi 28 titik.

Distribusi ini tidak lagi sekadar berpusat di Mamuju. Bekerja sama dengan sektor perbankan, titik-titik penukaran kini menyisir wilayah Majene, Polewali Mandar, hingga Mamuju Tengah.

Strategi ini diambil agar masyarakat di luar ibu kota provinsi mendapatkan akses yang sama tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Menahan Laju Harga

Namun, membanjiri pasar dengan likuiditas tanpa pengawasan harga adalah resep instan menuju inflasi. BI menyadari bahwa tingginya permintaan barang (demand-pull inflation) selama Ramadan bisa menggerus daya beli masyarakat.

Ia menekankan pentingnya sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah taktis mulai disusun, mulai dari High Level Meeting (HLM) bersama para kepala daerah untuk mengamankan stok pangan, hingga intervensi langsung lewat pasar murah.

“Fokus kami ada dua: menjaga inflasi melalui kerja sama erat dengan pemerintah daerah, dan memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat terpenuhi dengan aman,” tegasnya.

Bagi BI Sulbar, Ramadan tahun ini bukan sekadar rutinitas musiman, melainkan ujian untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 6,55 persen agar tetap stabil dan tidak “terbakar” oleh api inflasi yang tak terkendali.