Musrenbang Tapandullu: Rahmat : Antara Urgensi Tanggul dan Sempitnya Celah Anggaran

ANALYSIS.ID, MAMUJU – Ruang rapat Kantor Desa Tapandullu di Dusun Babalalang mendadak hening saat Kepala Desa Tapandullu, Rahmat, memaparkan realita di balik perencanaan anggaran desa tahun 2027.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang digelar, Rahmat mengungkapkan kegelisahannya atas celah bagi desa untuk menentukan nasibnya sendiri.

Di satu sisi, beban infrastruktur seperti pembangunan tanggul menjadi kebutuhan mendesak warga. Di sisi lain, regulasi dari pemerintah pusat melalui berbagai program prioritas membuat dana desa mengecil.

Rahmat menjelaskan bahwa Dana Desa kini seolah sudah dipatok sejak dari pusat. Munculnya program-program seperti Koperasi Merah Putih hingga kebijakan pemotongan persentase anggaran untuk sektor tertentu membuat desa kehilangan kemandirian fiskal.

“Jadi apa yang kita mau usulkan kalau begini terus? Kita ingin bikin program yang handal atau yang diinginkan masyarakat, tapi tidak bisa. Tidak bisa,” ujar Rahmat di kantor desa Tapandullu. Jumat (09/01/2025).

Menurutnya, dari total alokasi yang ada, anggaran yang benar-benar bisa disentuh untuk aspirasi lokal hanya tersisa di kisaran Rp200 juta hingga Rp251 sekian juta.

Angka ini dianggap jauh dari cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan fisik yang berskala besar.

Ia pun mewanti-wanti agar masyarakat tidak menyalahkan pemerintah desa atas minimnya realisasi program di lapangan.

“Kalau ada masyarakat bertanya kenapa begini, tolong dijelaskan. Bukan kami yang memotong, melainkan regulasi dari pusat yang potong-potong sendiri. Kalau saya yang pegang kendali, saya ingin semua program yang bagus untuk desa bisa dijalankan,” tambahnya.

Di tengah keterbatasan itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tapandullu, Haris, tetap mencoba menyisipkan harapan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tanggul tetap menjadi usulan prioritas yang tidak bisa ditawar. Karena anggaran desa sudah ierkunci, pihaknya meminta agar usulan ini dikawal ketat hingga ke level pemerintah kabupaten.

“Kami atas nama BPD mengusulkan pembangunan tanggul sebagai program prioritas saat ini. Semoga ini bisa diteruskan dan diperjuangkan ke pemerintah Kabupaten Mamuju,” ungkapnya.

Senada dengan itu, perwakilan Camat Simboro, Muliadi, mengingatkan bahwa meskipun ruang anggaran terbatas, Musrenbang harus tetap menghasilkan kesepakatan yang berkualitas.

“Harapannya, pembangunan yang kita sepakati hari ini bisa betul-betul menyentuh masyarakat, meski kegiatan ini sudah berulang-ulang kita laksanakan,” kata Muliadi.

Diketahui, Musyawarah ini juga dihadiri oleh Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Mamuju, Pendamping Desa Kecamatan Simboro Andi Lasinrang, serta tokoh-tokoh masyarakat Tapandullu.