Muswil V Dibuka, PKB Sulbar Target Kursi DPR RI di Pemilu 2029

ANALYSIS.ID, Mamuju – Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulawesi Barat (Sulbar) resmi menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-V di Waterpark Meleo Mamuju. Jl. Yos Sudarso, Binanga, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju. Rabu (10/12/2025).

Acara seremonial lima tahunan ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Jazilul Fawaid, dan di hadiri langsung oleh Waki Gubernur Sulbar, Mayjen TNI AD Purn Salim S Mengga, Pengurus DPW,  DPC dan Kader PKB Se-Sulbar, serta jajaran perwakilan partai politik Se Sulbar.

Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa Muswil merupakan momen penting untuk konsolidasi internal dan penguatan partai. Konsolidasi ini diharapkan menghasilkan kepengurusan baru yang solid serta merumuskan program dan target politik.

Jazilul secara khusus menargetkan Sulbar untuk mampu menyumbangkan kursi di parlemen tingkat pusat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

“Kami dari DPP berharap dari Sulawesi Barat ini dapat mengirimkan nanti di 2029 anggota DPR RI dari Sulawesi Barat,” kata Jazilul.

Ia optimistis, target tersebut dapat dicapai jika kader-kader di Sulbar memiliki semangat juang yang kuat. Namun, ia mengingatkan pentingnya strategi yang dinamis dan kreatif dalam menghadapi perubahan politik.

“Politik ini arahnya akan selalu berubah-ubah, jadi termasuk juga pengurus harus dinamis dan kreatif untuk turun kepada masyarakat, merebut hati masyarakat, memilih di Sulawesi Barat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyinggung tentang mekanisme sistem politik di Indonesia yang dianggap belum ideal, khususnya terkait otonomi daerah dan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kata dia, PKB kembali menyuarakan gagasan agar pemilihan gubernur dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan melalui pemilihan langsung.

“PKB sudah menyampaikan gubernur dipilih oleh DPRD. Dan kita harus kaji ulang apakah bupati juga DPRD,” ujarnya.

Ia juga mengklaim Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, telah berulang kali menyampaikan gagasan ini di DPR.

Menurutnya, pemilihan gubernur secara langsung memakan energi yang sangat besar dan lebih bermanfaat jika energi tersebut dialihkan untuk program pro-rakyat.

“Karena apa, Karena rezim pemerintah provinsi itu kan perpanjang tangan dari pusat. Daripada menghabiskan energi yang luar biasa ketika pelakonan akan lebih bermanfaat kalau itu diwujudkan dalam kegiatan atau program untuk rakyat,” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran gagasan ini akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), ia menyatakan partainya tidak khawatir.

“Enggak, enggak ada masalah karena itu kan gagasan yang kita sampaikan kepada publik. Kalau nanti diuji di MK atau fraksi yang lain enggak setuju, ya mohon kita saling berargumen,” tutupnya.