Kepala Kesbangpol Sulbar Hadiri Diskusi Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Mamuju

ANALYSIS.ID, Mamuju — Deputi Bidang Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) menyelenggarakan Diskusi Pendalaman dengan tema “Dampak Strategis Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 terhadap Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Mamuju dan Sekitarnya” di salah satu hotel di Kota Mamuju, Sabtu (18/10).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dr. Begi Hersutanto selaku Deputi Bidang Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah unsur pemerintah daerah, akademisi, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan di bidang pertambangan, termasuk Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Dalam sambutannya, Dr. Begi Hersutanto menyampaikan bahwa pembentukan Dewan Pertahanan Nasional merupakan amanat dari kebijakan pertahanan nasional untuk memperkuat ketahanan negara secara menyeluruh, termasuk di sektor non-militer.

Ia menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, sementara Wantannas hadir untuk membantu merumuskan kebijakan strategis yang memperkuat aspek pertahanan nasional berbasis potensi daerah.

“Wilayah Mamuju memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk logam dan komoditas strategis lainnya. Potensi besar ini harus dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dr. Begi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah, aparat daerah, serta masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah dan keberlanjutan tata kelola sumber daya alam.

Menurutnya, ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga bisa muncul dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya tata kelola sumber daya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Sunusi dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi strategis ini.

Menurutnya, kehadiran Wantannas RI di Mamuju menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

“Pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan stabilitas keamanan. Oleh karena itu, hasil diskusi ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengelolaan pertambangan dapat berjalan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Badan Kesbangpol akan mendukung upaya pendalaman dan kajian yang dilakukan oleh Dewan Pertahanan Nasional, khususnya dalam mengantisipasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di sektor pertambangan.

“Kami berharap dari forum ini lahir rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berpihak pada masyarakat, lingkungan, serta kepentingan strategis bangsa,” tutupnya.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab antara peserta dan tim Dewan Pertahanan Nasional.

Sejumlah pandangan konstruktif dari tokoh daerah dan akademisi turut memperkaya hasil kajian yang akan menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan pertahanan nasional di bidang sumber daya alam.(*)