Dana Desa Tapandullu Hilang, Polda Sulbar: Penggantian Uang Tak Perlu Tunggu Penyidikan Tuntas!

ANALYSIS.ID, Mamuju – Lebih dari dua bulan sejak raibnya dana desa Tapandullu sebesar Rp.388.426.000 kasus ini masih belum terungkap.

Namun, Polda Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan bahwa penggantian dana yang hilang bisa dilakukan tanpa harus menunggu penyidikan selesai.

Kepala Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Sulbar, Komisaris Recky Wijaya, menyatakan kasus ini sudah masuk tahap penyidikan.

“Kalau sudah proses sidik, berarti jelas ada tindak pidana. Kami bisa melakukan penyitaan atau upaya paksa terhadap pihak yang tidak kooperatif,” ujarnya pada Senin (01/09/2025).

Meskipun status kasus sudah naik, identitas pelaku masih gelap. Recky menjelaskan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengatasi kendala teknis, seperti pemeriksaan CCTV.

“Berkas sudah kami kirim,” jelasnya.

Terkait proses penggantian dana, Recky menegaskan hal itu tidak harus menunggu penyidikan tuntas.

“Itu bisa langsung dikoordinasikan ke Inspektorat. Ada regulasinya. Selama ada laporan polisi, bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Inspektur Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani, mengatakan pihaknya sudah dua kali menerima kunjungan dari pemerintah Desa Tapandullu.

Yani mengaku akan meningkatkan pemeriksaan menjadi pemeriksaan khusus.

“Kalau hasilnya menunjukkan ada prosedur yang tidak dijalankan, rekomendasi kami adalah pengembalian oleh pihak yang bersangkutan,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya menargetkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bisa rampung maksimal dalam 60 hari, namun akan diupayakan lebih cepat karena sifatnya darurat.

“Meskipun hasil belum keluar, kami sudah merencanakan pemeriksaan khusus di Desa Tapandullu,” pungkasnya.

Sebelumnya,  Dana desa sebesar Rp388.426.000 itu raib pada 16 Juni lalu saat disimpan di dalam mobil yang diparkir di depan sebuah toko listrik di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Mamuju. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk penyaluran BLT dan operasional kader, serta beberapa pengerjaan program fisik. Saat ini warga pun kini hanya bisa menunggu kejelasan.