Demi Kota Mamuju, Forum Tempuh Jalur Politik hingga DPR

ANALYSIS.ID, Mamuju – Perjuangan mengubah status Mamuju terus bergulir. Forum Percepatan Pembentukan Kota Mamuju menggelar pertemuan kelima pada Minggu, 3 Agustus 2025, untuk mengonsolidasikan langkah strategis menuju kota administratif atau Daerah Otonom Baru (DOB).

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik di tingkat daerah, seperti PKS, PAN, PPP, Golkar, PBB, dan Partai Ummat. Keterlibatan mereka menjadi bukti dukungan politik yang kuat.

Ketua Forum, H. Sandi, yang juga kader Partai Demokrat, menyampaikan bahwa Anggota DPR RI Dapil Sulbar dari Partai Demokrat, Zulfikar Suhardi, telah menjadwalkan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf.

“Langkah ini menunjukkan komitmen nyata salah satu wakil rakyat Sulawesi Barat,” ujar Sandi. Senin (04/08/2025).

Ia mengungkapkan bahwa perjuangan ini harus didasari oleh kerja kolektif, kelengkapan dokumen, dan arah yang jelas. “Konsolidasi menjadi kunci,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulbar, sekaligus perwakilan Forum, Masram Jaya memaparkan hasil kunjungannya ke Jakarta.

Masram menjelaskan, meski moratorium pemekaran belum dicabut, saat ini ada 10 usulan DOB yang tengah dibahas di Komisi II DPR RI. Kondisi ini menunjukkan peluang bagi Mamuju masih terbuka lebar, asalkan dokumen dan dukungan politik memadai.

Namun, Masram menyoroti bahwa pembentukan Kota Mamuju saat ini masih sebatas keinginan. Dokumen formal yang lengkap belum ada.

“Ini mencerminkan kurangnya keseriusan dari komite yang selama ini menangani proses pemekaran,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya masukan dari partai politik terkait arah perjuangan, serta pentingnya konsolidasi internal dan penyusunan dokumen.

Sekretaris Forum, Irfan Topporang, menambahkan bahwa Forum akan menjadwalkan audiensi dengan pimpinan dan anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat, serta DPRD Kabupaten Mamuju. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dukungan eksekutif dan legislatif daerah.

Forum juga telah menyepakati pembagian tugas untuk memperkuat lobi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Mereka menegaskan komitmen untuk terus mendorong percepatan pembentukan Kota Mamuju dengan landasan kerja nyata, dukungan politik solid, dan arah perjuangan yang terstruktur.(*)