Ekonomi Melambat, Kemiskinan Tinggi, Wagub JSM Tagih Keadilan Fiskal di Pusat

ANALYSIS.CO.ID, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, lantang menyuarakan sejumlah persoalan krusial yang membelit provinsinya dalam rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/04/2025).

Di hadapan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia yang hadir secara virtual, Salim memaparkan kondisi ekonomi Sulbar yang melambat dan angka kemiskinan yang masih tinggi, sembari mendesak adanya keadilan fiskal dari pemerintah pusat.

Dalam forum tersebut, Salim S Mengga, yang akrab disapa JSM, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar pada tahun 2024 hanya mencapai 4,76 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Lebih memprihatinkan lagi, angka kemiskinan di provinsi tersebut tercatat 10,71 persen pada tahun yang sama, juga melampaui rata-rata nasional.

Tak hanya soal ekonomi dan kemiskinan, JSM juga menyoroti ketidakmerataan pembangunan di Sulbar yang ditandai dengan infrastruktur konektivitas yang terbatas.

Ia menyebutkan, kondisi jalan provinsi yang layak baru mencapai 46,89 persen. Tata kelola pemerintahan pun dinilai belum optimal, dengan indikator seperti skor Reformasi Birokrasi (RB) 60,2/B, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,70 poin, dan indeks inovasi 49,5 poin. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kapasitas fiskal daerah yang terbatas turut menjadi perhatian utama.

Lebih lanjut, JSM memaparkan minimnya investasi dan kerja sama daerah, di mana realisasi investasi pada tahun 2024 hanya sebesar Rp 2,9 triliun. Minimnya infrastruktur pendukung investasi menjadi salah satu penyebabnya.

Risiko bencana yang tinggi di Sulbar, dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 mencapai 155,69 poin atau kategori tinggi, juga menjadi sorotan.

Dalam kesempatan itu, pendamping Gubernur Suhardi Duka ini juga menyinggung isu pemerintahan, seperti tingginya ketergantungan kerja ASN pada tenaga non-ASN, distribusi ASN yang belum profesional antar kabupaten dan sektor, serta lemahnya implementasi sistem merit.

Mengakhiri pemaparannya, ia secara tegas meminta adanya revisi alokasi dan formula transfer dana ke daerah yang berbasis pada keadilan fiskal.

Ia juga mengharapkan dukungan regulasi dari pemerintah pusat untuk pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan pangan, serta penguatan implementasi sistem merit dan transformasi SDM ASN. (*)