Demi PAD Optimal, SDK Ultimatum OPD Melek Digital

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan urgensi digitalisasi dalam layanan publik dan sistem keuangan daerah. Dalam pertemuan tingkat tinggi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (23/04/2025).

Suhardi menyebut digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan.

“Daerah, pemerintah, atau perusahaan yang mengabaikan digitalisasi pasti akan tertinggal dan berpotensi menyimpang,” ujarnya.

Suhardi mengungkapkan, digitalisasi telah merambah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulbar, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Fokus utama saat ini adalah digitalisasi sistem keuangan, khususnya sektor pendapatan seperti pajak dan retribusi.

“Hari ini, kita meluncurkan sistem keuangan digital, khususnya untuk pendapatan pajak dan retribusi,” kata Suhardi.

Gubernur tak segan memberikan peringatan keras kepada seluruh OPD. Ia mengancam akan menahan pencairan anggaran bagi OPD yang belum mengadopsi sistem digital. “OPD yang tidak masuk dalam digitalisasi, jangan harap ada pencairan anggaran. Semua perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan melalui digitalisasi Simbada,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kabupaten, terutama dalam pengelolaan penerimaan daerah yang dibagi antara provinsi dan kabupaten. “Dengan sistem digital, pembagian pendapatan menjadi lebih transparan. Bagian provinsi masuk ke kas provinsi, dan bagian kabupaten masuk ke kas kabupaten,” jelasnya.

Sektor pajak kendaraan bermotor menjadi sorotan Suhardi. Ia menyebut potensi penerimaan dari sektor ini mencapai Rp800 miliar, dengan potensi Rp400 miliar masuk ke kas provinsi. “Kerja sama yang baik antara Pemprov dan kabupaten akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan,” ujarnya.

Suhardi menjanjikan reward bagi bupati yang berhasil meningkatkan pendapatan daerah dan menekan angka tunggakan. Ia juga menginstruksikan kepala Samsat untuk berkoordinasi langsung dengan bupati dalam menekan tunggakan, termasuk melalui penertiban seperti penggantian plat kendaraan.

Selain itu, digitalisasi sektor retribusi, termasuk retribusi galian C, juga menjadi perhatian Suhardi. Ia menekankan pentingnya digitalisasi di seluruh sektor penerimaan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. (*)

Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menyampaikan pentingnya digitalisasi dan sudah jadi keharusan yang tak bisa ditawar. Sehingga harus serius dipercepat digitalisasi layanan dan sistem keuangan.

“Kenyataan ini adalah suatu keniscayaan. Satu daerah, satu pemerintah, satu perusahaan yang tidak masuk dalam dunia digitalisasi itu pasti tertinggal dan juga pasti menyimpang,” ujar Suhardi saat High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (23/04/2025).

Suhardi menyebut sistem digital sudah mulai diterapkan di seluruh OPD, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Yang paling jadi perhatian adalah sistem keuangan, terutama di sektor pendapatan seperti pajak dan retribusi.

“Hari ini kita mau launching yaitu sistem keuangan, khusus di sektor pendapatan pajak dan retribusi,” katanya.

Gubernur juga memberi peringatan tegas ke seluruh OPD agar mengikuti sistem digitalisasi ini. Ia bahkan bilang tak segan menahan pencairan anggaran jika belum digital.

“OPD yang tidak masuk dalam digitalisasi, jangan cairkan apapun. Semua perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan lewat digitalisasi Simbada,” tegasnya.

Ia juga mendorong sinergi dengan kabupaten, terutama soal penerimaan daerah yang dibagi antara provinsi dan kabupaten.

“Ada bagiannya Pak Bupati, ada bagiannya provinsi. Jadi dengan sistem ini, saat masuk bagiannya, provinsi masuk ke kas provinsi, dan bagiannya bupati juga masuk ke kas bupati. Jadi enak,” jelas Suhardi.

Salah satu sektor yang disebut punya potensi besar adalah pajak kendaraan bermotor. Potensinya diperkirakan mencapai Rp800 miliar, di mana sekitar Rp400 miliar bisa masuk ke kas provinsi.

“Kalau kerja sama antara Pemprov dengan kabupaten baik untuk mengejar potensi pajak ini, saya yakini akan lebih banyak pendapatan daerah kita,” ujarnya.

Bagi bupati yang punya pendapatan tinggi dan tingkat tunggakan kecil, Pemprov siap kasih reward. Gubernur juga akan minta kepala Samsat untuk berkoordinasi langsung dengan bupati agar tunggakan bisa ditekan, termasuk lewat penertiban seperti pergantian plat kendaraan.

Ia juga menyinggung pentingnya digitalisasi di sektor retribusi, termasuk dari galian C. Menurutnya, semua sektor penerimaan perlu didorong masuk sistem digital demi efisiensi dan akuntabilitas. (*)