Sulbar Berpacu Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur SDK Tawarkan Solusi

MAMUJU, ANALYSIS.CO.ID – Angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat (Sulbar) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

Dari total 10 persen angka kemiskinan di provinsi ini, 1,7 persen di antaranya tergolong miskin ekstrem, kelompok masyarakat yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). Ia menegaskan, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem adalah misi utama dalam kepemimpinannya bersama Salim S. Mengga.

“Mungkin kita semua di sini akan menjadi orang yang bertanggung jawab bila ini kita biarkan,” ujar Suhardi dalam Forum Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (07/02/2025).

Suhardi menawarkan skema pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten dan provinsi sebagai salah satu strategi intervensi.

Ia mencontohkan, jika di Kabupaten Mamasa terdapat 5.000 warga miskin ekstrem, intervensi dapat dilakukan secara proporsional.

“Kita intervensi satu juta per tahun untuk satu warga. Tapi jangan semua saya yang tanggung, harus ada pembagian. Jika 5.000 warga di Mamasa masuk kategori miskin ekstrem, pemerintah kabupaten ambil 2.500, saya ambil 2.500,” tegasnya.

Dengan skema ini, Suhardi optimistis kemiskinan ekstrem di Sulbar dapat ditekan secara signifikan.

Ia menjelaskan, kategori miskin ekstrem diukur dari tingkat konsumsi masyarakat.

“Mereka mungkin bisa makan pagi, tapi belum tentu bisa makan siang atau malam. Inilah yang harus kita atasi bersama,” katanya.

Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan ekstrem. (*)